Meski reformasi telah berlangsung lebih dari dua dekade, korupsi dan politik uang tetap menjadi tantangan besar dalam sistem politik Indonesia. Kedua isu ini seperti penyakit kronis yang terus muncul dalam setiap siklus politik, mulai dari pemilihan kepala daerah hingga pemilu nasional. Banyak pihak menilai, selama korupsi dan politik uang masih marak, cita-cita demokrasi yang bersih dan adil akan sulit terwujud.
Korupsi dalam konteks politik tidak hanya berbentuk suap atau penggelapan anggaran. Ia juga merambah pada proses politik itu sendiri—misalnya jual beli suara di parlemen, penyalahgunaan jabatan, atau kolusi antara pengusaha dan pejabat publik. Dampaknya sangat luas: merusak kepercayaan publik, memperlambat pembangunan, dan memperlebar ketimpangan sosial.
Sementara itu, politik uang seakan telah menjadi “tradisi” dalam setiap kontestasi elektoral. Calon legislatif atau kepala daerah rela mengeluarkan dana besar demi memenangkan suara, seringkali lewat serangan fajar atau pemberian bantuan yang bermotif politik. Praktik ini bukan hanya merusak moralitas demokrasi, tetapi juga menimbulkan ketergantungan pemilih terhadap uang ketimbang visi-misi calon.
Mengapa masalah ini terus terjadi?
Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya penegakan hukum dan rendahnya integritas sebagian politisi. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih aktif, beberapa revisi undang-undang dan tekanan politik telah melemahkan kewenangannya. Di sisi lain, masyarakat juga sering kali permisif terhadap praktik politik uang karena alasan ekonomi dan budaya pragmatisme.
Padahal, jika dibiarkan, korupsi dan politik uang akan terus menciptakan siklus pemimpin yang tidak berkualitas. Calon pemimpin yang menang karena uang, cenderung mencari cara untuk “balik modal” setelah terpilih. Maka tidak heran, korupsi anggaran dan proyek fiktif terus bermunculan di berbagai daerah.
Namun, bukan berarti tidak ada harapan. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul gerakan masyarakat sipil yang gencar mengawal proses politik, mendorong transparansi anggaran, serta mengawasi integritas kandidat. Anak muda juga mulai terlibat aktif dalam kampanye anti-politik uang, baik melalui media sosial maupun aksi nyata di lapangan.
Media independen seperti https://beritanegara.id/ juga memiliki peran besar dalam menyuarakan kebenaran dan mengungkap praktik korupsi. Lewat laporan investigasi, edukasi politik, dan penyajian informasi yang jujur, media dapat menjadi alat kontrol sosial yang kuat dan efektif.
Langkah konkret lain yang bisa diambil adalah reformasi sistem pendanaan politik dan peningkatan pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan dengan sistem digital dan mekanisme pelaporan publik yang mudah diakses.
Kesimpulannya, korupsi dan politik uang memang masih menjadi masalah utama dalam dunia politik Indonesia. Namun dengan kolaborasi antara masyarakat, media, dan lembaga penegak hukum, kita masih memiliki peluang besar untuk memperbaiki sistem dan membangun demokrasi yang lebih sehat serta berintegritas.